5 (LIMA) AGENDA KEBIJAKAN KKP (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)

5 (lima) kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia yang dikenal sebagai kebijakan ekonomi biru :

1. Perluasan kawasan konservasi laut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki target untuk memperluas kawasan konservasi perairan laut menjadi 30% dari total luas wilayah laut Indonesia pada tahun 2045. Ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework yang menargetkan perlindungan 30% wilayah laut global pada tahun 2030. KKP juga menargetkan penambahan kawasan konservasi baru sebanyak 200 ribu hektar dan pengelolaan kawasan konservasi seluar 15,8 juta hektar pada tahun 2023. Ini adalah upaya untuk mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut.
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota, KKP menerapkan kebijakan ini untuk mengelola perikanan tangkap dengan lebih baik, menyeimbangkan antara ekonomi dan ekologi. Kuota penangkapan ikan diberikan prioritas kepada nelayan kecil dan bukan untuk tujuan komersial.
3. Pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan, KKP mendorong produksi perikanan budidaya melalui teknologi yang efisien dan ramah lingkungan.
4. Pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, KKP mengatur kebijakan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pemanfaatan wilayah pesisir harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
5. Penanganan sampah plastik di laut, KKP telah mengimplementasikan roadmap penanganan sampah plastik melalui empat strategi utama meningkatkan kesadaran, menghentikan sampah yang masuk ke laut, membersihkan sampah yang ada di laut, dan memastikan pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum. KKP juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan

Dalam upaya mencapai visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, KKP telah menetapkan lima kebijakan prioritas yang mencerminkan komitmen kuat terhadap pengelolaan dan pelestarian sumber daya kelautan. Melalui kebijakan ekonomi biru ini, Indonesia tidak hanya berupaya menjaga kekayaan alamnya tetapi juga memastikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi generasi saat ini dan yang akan datang.